Teori Pembangunan

TEORI-TEORI PEMBANGUNAN:

TEORI KLASIK PEMBANGUNAN

 

Era 1700-an – 1800-an

  1. Adam Smith: Kapitalisme dan Pertumbuhan

Melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(1776) Adam Smith merespon kebijakan perdagangan di Eropa Barat. Pada saat itu, “perdagangan” sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kekuasaan berada di tangan para perusahaan dagang raksasa (misalnya the East India Company). Untuk menjaga kepentingan mereka, kemudian diberlakukan gerakan proteksionisme sehingga praktis kompetisi menjadi sangat terbatas. Proteksionisme ini berupa penetapan tarif yang tinggi untuk barang impor. Ini kemudian membuat harga barang produksi dalam negeri menjadi lebih murah.

Menurut Adam Smith, upaya-upaya seperti ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan. Mestinya perhatian ditujukan pada “produksi”. Logikanya sederhana: ada produksi maka ada pembagian tenaga kerja (division of labor); ada pembagian kerja, ada perbaikan produktivitas; dengan adanya perbaikan produktivitas, ada perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pelaksanaan sistem akan diatur oleh “the invisible hand of market”. Smith percaya individu akan bertindak mengikuti kepentingan pribadi (self-interest); apabila suatu produk dirasa terlalu mahal maka tidak akan ada yang membelinya dan penjual akan mengurangi harga, atau menjual sesuatu yang lain. Juga, jika gaji terlalu rendah, pegawai akan mencari pekerjaan yang lain. Pandangan Smith ini masih mempengaruh proses pembangunan ekonomi hingga dewasa ini. Pendekatan pasar (market-based approach) dalam pembangunan ekonomi juga diistilahkan dengan laissez-faire economics.

  1. David Ricardo: Teori Diminishing Return dan Comparative Advantage

David Ricardo merupakan salah satu pendukung perdagangan bebas (free trade) dan mengembangkan teori keuntungan komparatif (comparative advantage). Menurut teori ini, setiap negara seharusnya berfokus pada persoalan produksi dan kemudian menjual barang tersebut sehingga mereka punya keuntungan dalam produksi. Spesialisasi diperlukan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dan risorsis dapat digunakan secara lebih efektif.

David Ricardo, melalui Principles of Political Economy and Taxation (1817), nampaknya pesimistis tentang kemungkinan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Bagi Ricardo, pertumbuhan dibatasi oleh kelangkaan lahan (land scarcity).

 

 

 

  1. Teori Malthus: Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Malthus, populasi akan tumbuh manakala pendapatan naik di atas level subsisten. Mengapa? Karena adanya “animal nature” manusia, khususnya “pekerja miskin”. Keterkaitan antara pendapatan dan pertumbuhan dijelaskan dengan logika berikut: jika rata-rata pendapatan per orang naik karena semakin baiknya iklim dan tingginya output yang dihasilkan maka akan ada lebih banyak pangan dan kebutuhan lain. Jika pendapatan dan suplai pangan melebihi apa yang disyaratkan untuk kegiatan subsistem maka tambahan anak akan tetap ada.

Dalam formulasi Malthus, pertambahan penduduk mengikuti “geometric progression,” yakni jumlah penduduk tumbuh menurut angka 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, dan seterusnya. Bagi Malthus, prinsip ini terjadi pada setiap generasi, ketika upah meningkat di atas level subsistem merupakan faktor utama untuk memahami mengapa kelas yang lebih miskin tetap miskin.

Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan dijelaskan dengan logika berikut: batas tertinggi ekspansi penduduk adalah ketika lahan sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan cukup pangan. Produksi kebutuhan pangan tentunya tidak dapat dijaga sesuai dengan ledakan penduduk. Ketika lahan semakin sering ditanam maka angka fertilitas cenderung menjadi rendah. Produktivitas output per unit dari lahan akan berkurang, sehingga pertumbuhan output total pangan akan lambat.

Malthus percaya bahwa output pertanian hanya dapat meningkat dalam “arithmetic progression,” yakni menurut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cepat atau lambat populasi yang kian meningkat akan dihadapkan dengan lebih lambatnya pertumbuhan produksi pangan dasar. Tidak hanya pendapatan per orang yang tidak meningkat, bahkan lebih dari itu akan jatuh di bawah kebutuhan subsistens. Kalau pendapatan berada di bawah level subsisten maka berpotensi menyebabkan kelaparan, bahkan penurunan populasi. Titik keseimbangan (equilibrium) akan terjaga manakala pertumbuhan populasi berjalan konsisten dengan peningkatan produksi pangan.

Malthus tidak menyadari bahwa ada faktor yang memperlambat angka pertumbuhan populasi. Karena angka pertumbuhan populasi tergantung pada perbedaan antara angka kelahiran dan kematian, maka setiap faktor yang mengurangi angka kelahiran dan/atau meningkatkan angka kematian akan cenderung memperlambat angka pertumbuhan penduduk.

  1. Karl Marx: Pembangunan Kapitalisme

Negara berperan penting dalam semua pendekatan pembangunan. Peran tersebut misalnya menyiapkan sistem regulasi, hukum dan aturan agar pasar dapat bekerja secara lebih efisien, ataupun pemerintah bisa lebih intervensionis dalam kehidupan ekonomi seperti yang ditekankan oleh Marx.

Menurut Marx, suatu pendekatan pembangunan yang bersifat ”ahistoris” sebaiknya diganti dengan pendekatan ”dialektika historikal”. Menurutnya, analisis ekonomi klasik memandang proses pembangunan ibaratnya sebuah fotografi: hanya menggambarkan realitas pada waktu tertentu. Sebaliknya, pendekatan dialektikal memandang proses pembangunan sebagai suatu gambar bergerak (moving picture): mengamati fenomena sosial dengan cara mengkaji ”tempat” dan ”proses” perubahannya. Sejarah bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain (dari feodalisme ke kapitalisme ke sosialisme), berdasarkan perubahan cara mengatur kelas-kelas sosial dan relasi antar kelas tersebut. Konflik antara kekuatan-kekuatan produksi (pengetahuan dan teknologi, organisasi produksi, dan pengembangan keahlian manusia) dan relasi produksi yang ada (ketepatan dan distribusi output serta cara berpikir masyarakat, dan ideologi) memberikan pergerakan yang dinamis dalam interpretasi materialis. Interaksi antara kekuatan dan relasi produksi membentuk politik, hukum, moralitas, agama, budaya, dan gagasan-gagasan.

Berbeda dengan pakar yang lain (Smith, Malthus, dan Ricardo), menurut Karl Marx kapitalisme tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat. Kapitalisme hanya menjadi satu tahap perkembangan historis masyarakat, meskipun perkembangan historis ini tidak dialami oleh semua negara pada saat yang sama. Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menciptakan suatu sistem ekonomi sosialis, dan karenanya, komunis. Karya Marx yang monumental adalah Capitalyang hanya satu volume. Ia meninggal pada tahun 1883, dan dua volumeCapital diedit dan dipublikasikan di tahun 1885 dan 1894 oleh teman dekatnya yakni Frederick Engels.

Marx mengagumi kekuatan yang dimiliki oleh kapitalisme, suatu sistem yang telah berhasil menciptakan kesejahteraan dalam ratusan tahun. Namun yang ”mengganggu” Marx adalah faktor human cost dalam menghasilkan kesejahteraan dan distribusi satu-sisi. Marx percaya bahwa sebenarnya hanya kelas pekerja – proletariat – yang menghasilkan kesejahteraan melalui kekuatan buruhnya. Sedangkan kaum kapitalis memberikan kontribusinya semata-mata dari posisinya sebagai pemilik sarana produksi.

Marx berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi kepemilikan sarana produksi adalah hasil dari suatu proses historis dimana petani kehilangan akses lahan dan dipaksa untuk masuk ke kota dan menjadi pekerja. Karenanya ia berpendapat bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat kapitalis tidak adil. Meski demikian, transisi menuju sosialisme dapat dicapai bila kapitalisme telah mencapai tahap perkembangan yang cukup tinggi. Bagi Marx, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dalam lingkungan ekonomi kapitalis adalah suatu prakondisi bagi masa depan sosialis, dan sistem ekonomi komunis akan mengikutinya.

Teori pembangunan ala Marx ini mirip dengan model tahap linear (linear stages models). Kapitalisme dipandang sebagai satu tahap dalam transisi. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahap Karakteristik
Kuno/primitif, feodalisme atau Asiatic Masyarakat kuno, kepemilikan lahan secara komunal. Feodalisme ditemukan dalam masyarakat “Barat”; berdasarkan pada produksi pertanian yang dikelola dalam lahan yang luas; kepemilikan lahan oleh beberapa orang.

Asiatic ditemukan pada masyarakat “Timur”, misalnya India, Cina, Turki, Persia; kelas-kelas yang berbeda mendominasi ekonomi dan aparatus pemerintah; dibutuhkan untuk menjamin kontrol terpusat akan teknologi penting seperti sistem irigasi dan sebagainya.

Kapitalisme Masyarakat terbagi ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki sarana produksi (means of production[1]) dan tidak; pasar memegang peran penting dalam alokasi risorsis.
Sosialisme Kepemilikan sarana-sarana produksi oleh negara atau orang; industrialisasi berarti bahwa orang tidak perlu harus berjuang untuk suatu kehidupan dan kebutuhan individu dapat dipenuhi melalui sistim distribusi yang kolektif.

Sumber: diadaptasi dari Gregory (1986); Smith (2000); Worsley (1990); Willis (2005).

 

TEORI-TEORI MODERNISASI

 

Era 1920-an – 1930-an: John Maynard Keynes

Para penganut ekonomi klasik percaya bahwa pasar merupakan suatu mekanisme untuk memaksimalkan efisiensi risorsis. Namun pada tahun 1929 dan 1930 terjadi Kejatuhan Wall Street (Wall Street Crash) dan adanya Depresi Hebat (Great Depression) di Amerika. Ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar bebas untuk mencapai titik equilibrium, para ekonom mulai membangun pemahaman baru tentang ekonomi negara. Yang paling mencengangkan adalah pemikiran ekonom Inggris yakni John Maynard Keynes yang pada tahun 1936 mempublikasikan The General Theory of Employment, Interest, and Money.

Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak selamanya menjadi kekuatan positif seperti yang diyakini banyak orang. Menurutnya, kunci utama untuk pertumbuhan adalah “investasi nyata” (real invenstment), misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Investasi ini, menurutnya, akan memberikan efek positif bagi penciptaan lapangan kerja dan selanjutnya menghasilkan kesejahteraan melaluimultiplier effect. Misalnya, apabila pemerintah mendanai pembangunan jalan, hal ini menciptakan pekerjaan tidak hanya untuk pembangun jalan, tetapi juga untuk suplier material jalan dan alat-alat lain. Para pekerja akan mengeluarkan uang untuk pekerjaan orang lain, dan perusahaan akan menghasilkan profit yang akan diinvestasikan lebih lanjut.

 

 

Keynes melihat adanya ”peran pemerintah” dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung ”investasi”, pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan moneter seperti mengubah interest rates, atau secara langsung melalui government expenditure. Pengeluaran pemerintah (government expenditure), karenanya, merupakan suatu jalan untuk “menangkal krisis”.

Era 1960-an

  1. W.W. Rostow: Teori Pertumbuhan Linear (Linear-Stages Theory):

Pada tahun 1960, Walt Rostow mempublikasikan The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Rostow menulis tentang “pertumbuhan ekonomi” bukan “pembangunan”. Melalui pemikirannya, ada jalan menuju kepada “pembangunan” dengan tahap terakhir yang dikenal dengan era konsumsi masa yang tinggi. Karenanya, dalam istilahnya, “pembangunan” dipahami sebagai suatu kondisi negara dimana penduduk dapat mengeluarkan banyak uang untuk membeli produk-produk. Pembangunan kemudian lebih mengambil tempat pada konteks kapitalis, ketimbang komunis. Sebagai suatu proses, “pembangunan” dipahami dalam kaitannya dengan modernitas, dan sebuah pergerakan dari masyarakat agrikultural dengan serangkaian praktek budaya tradisional untuk menuju kepada suatu negara industri yang lebih rasional dan berfokus pada ekonomi.

Ia menganalogikan proses ini seperti pergerakan pesawat sepanjang landasan pacu hingga mencapai titik take-off dan kemudian terbang.

Tahap Karakteristik
Tradisional Berbasis pertanian; menggunakan ilmu dan teknologi sebelum Newtonian; pre-nation-state
Prakondisi untuk Lepas Landas Rerata tabungan dan investasi diatas rerata pertumbuhan populasi; organisasi dan institusi level nasional; elit baru; perubahan seringkali dipicu oleh intrusi eksternal
Lepas Landas Rangsangan untuk lepas landas dibutuhkan, misalnya melalui revolusi politik, inovasi teknik, mengubah lingkungan ekonomi internasional; angka investasi dan tabungan 5-10% dari pendapatan nasional; sektor manufaktur; pengaturan institusi yang tepat, misalnya sistem perbankan
Menuju kepada Kematangan Perluasan teknologi; pembangunan sektor baru; invenstasi dan tabungan 10-20% dari pendapatan nasional
Era Konsumsi Tinggi Konsumsi tinggi akan barang dan jasa; meningkatnya pengeluaran untuk pelayanan kesejahteraan.

Sumber: Rostow, 1960; dalam Willis (2005).

 

 

 

 

 

 

  1. Paul Rosenstein-Rodan: Teori The Big Push

Menurut Rosenstein-Rodan, kalau negara berkembang mau memutus rantai kemiskinan maka perlu ada “investasi berskala besar” di sektor industri (big push). Investasi dalam skala besar ini akan menciptakan interaksi yang sinergis diantara berbagai sektor.

Namun hal ini sulit sekali dilakukan dalam suatu frame pasar alami. Para wirausahawan akan berpikir matang untuk menerapkan konsep big push ini berdasarkan kalkulasi untung-ruginya. Karenanya, sektor-sektor produksi yang potensial tidak dapat “digarap” oleh pasar (privat) karena keraguan pasar untuk membuat keputusan investasi. Apalagi untuk menjalankan konsep big push ini, diperlukan dukungan infrastruktur sosial seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sistem komunikasi, rumah sakit, sekolah, irigasi, dan sebagainya.

Rosenstein-Rodan mengklaim bahwa ia telah membuat beberapa inovasi. Pertama, terkait dengan pengangguran terselubung (disguised unemployment) khususnya dalam sektor pertanian akan mengalami peningkatan output total mengingat dukungan infrastruktur sosial menjadi penting dalam pembangunan. Kedua, investasi berskala besar berpotensi memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di luar dari yang diprediksi. Ketiga, investasi berskala besar dapat menghasilkan tenaga-tenaga terlatih dan profesional.

  1. Teori Lingkaran Setan (Vicious Circle Theory)

Esensi dari teori ini adalah kemiskinan mengekalkan dirinya dalam pengukuhan lingkaran setan pada dua sisi yakni supply dan demand. Pada sisi supply, karena pendapatan rendah, konsumsi tidak dapat diubah menjadi tabungan sehingga tidak ada pembentukan kapital. Minimnya modal (capital) menyebabkan produktivitas rendah, sehingga tingkat pendapatannya rendah. Sebuah negara menjadi miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menabung dan menginvestasi. Atau seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Sachs (2005:56) mengenai jebakan kemiskinan (the poverty trap): “kemiskinan itu sendiri yang menjadi sebab terjadinya stagnasi ekonomi. Jepang memiliki angka tabungan tinggi sepanjang periode pertumbuhan ekonomi sepanjang dekade 1950an, 1960an, dan 1970n, serta Macan Asia (Malaysia, Thailand) memiliki angka tabungan yang tinggi menyiratkan sisi lain dari koin lingkaran setan. Ketika negara-negara kian kaya, mereka menabung lebih, menciptakan suatu virtuous circle dimana angka tabungan yang tinggi akan membawa pertumbuhan yang lebih cepat (Edwards 1995; Economist 1995b:72; World Bank 2003i:218–220).

Pada sisi demand, karena pendapatan rendah, ukuran pasar (misalnya untuk barang konsumsi seperti sepatu, tekstil, dsb.) menjadi terlalu kecil untuk melibatkan investor potensial. Minimnya investasi menyebabkan produktivitas dan pendapatan rendah. Sebuah negara miskin karena sebelumnya terlalu miskin untuk menyediakan pasar untuk mendorong investasi.

  1. Pertumbuhan Berimbang Vs Tak Berimbang (Balanced Versus Unbalanced Growth)

Balanced Growth

Debat pembangunan pada 1940-an hingga 1960-an berkenaan dengan konsepbalanced growth versus unbalanced growth. Oleh para penganjurnya, esensi dari konsep balanced growth adalah modal (capital) atau investasi harus ditanamkan dalam “berbagai sektor” yang saling mendukung satu sama lain. Ragnar Nurkse (1953) memandang strategi ini sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Tesis ini mendukung tesis big push theory (Paul Rosenstein-Rodan), bahwa suatu strategi “gradualisme” akan mengalami kegagalan. Perlu ada upaya untuk mengatasi inersia yang inheren dalam ekonomi yang stagnan. Situasinya dianalogikan dengan sebuah mobil yang macet di tengah salju: mobil itu tidak akan bergerak dengan sedikit dorongan perlahan-lahan; ia memerlukan suatu dorongan yang kuat (a big push).

Unbalanced Growth

Menurut teori unbalanced growth (Albert O. Hirschman, 1958), investasi hanya ditanam dalam sektor strategis tertentu yang merupakan leading sector, dan ini akan menciptakan peluang investasi lebih lanjut. Ini merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tesis the big push terlalu gloomybagi LDCs: mereka tidak memiliki keahlian untuk melakukan suatu upaya yang masif.

Kekurangan utama dalam negara terbelakang (LDC) tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi keputusan untuk berinvestasi oleh para entrepreneurs dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negara-negara miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi.

Ia menyatakan bahwa karena risorsis dan kemampuan terbatas, tesis big pushlebih masuk akal jika diterapkan secara strategik dalam industri tertentu. Pertumbuhan kemudian akan menyebar dari satu sektor ke sektor lainnya.

Model Perubahan Struktural

Oleh Todaro (2000), terjadinya pergeseran secara gradual diistilahkan sebagai “model perubahan struktural”. Dasar dari model pembangunan ini adalah terjadinya pergeseran ekonomi nasional dari pembangunan desa (rural) yang notabene menekankan pertanian menuju kepada pembangunan kota yang menekankan penguatan industri.

W. Arthur Lewis adalah salah seorang teorist kunci dari model pembangunan ini. Melalui pengalamannya di Karibia, ia kemudian mengkaji hakekat pembangunan ekonomi. Menurutnya, ada dualisme ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara “terbelakang” (underdeveloped). Pertama, sektor “tradisional”, umumnya merupakan pertanian subsisten. Kedua, sektor “modern” yang bercorak pertanian komersial, plantasi, dan manufaktur. Bagi Lewis, konsep “pembangunan” mengambil tempatnya ketika surplus tenaga kerja bergerak dari sektor tradisional ke modern yang kapitalis. Karena ada begitu banyak “surplus” tenaga kerja di wilayah desa (rural), upah di sektor modern tidak akan meningkat sampai surplus tenaga kerja telah terserap (Lewis, 1964).

Lewis menekankan bahwa seharusnya negara-negara sudah harus mulai membangun sektor “modern”, khususnya bagaimana negara harus menambah uang untuk kegiatan investasi manakala tabungan masyarakat terbatas sebagai akibat dari tingginya tingkat kemiskinan. Sebagai suatu jalan keluar dari jebakan ini, ia mendukung perlunya investasi luar negeri. Pemerintah perlu melibatkan perusahaan-perusahaan luar negeri agar mau menginvestasikan modalnya dalam pembangunan domestik melalui suatu proses yang disebut “industrialization by invitation” (Lewis, 1955).

Dimensi Spasial

Seperti diketahui bersama, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi sosial saja tetapi juga spasial. Persis seperti kebijakan pembangunan menurut model Keynesian yang menuju kepada terciptanya “efek tetesan ke bawah” (trickle down effect), begitu juga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh setiap wilayah (region) yang berbeda. Bagi Albert Hirschman (1958), pertumbuhan secara spasial adalah bagian dari suatu proses pembangunan.

Berdasarkan pada pengalamannya di Amerika Latin, ia berpendapat bahwa lebih masuk akal apabila pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, dapat terkonsentrasi secara spasial ketimbang harus mencapai angka pertumbuhan yang merata di seluruh bagian negara. Argumennya adalah bahwa apa yang disebut sebagai “growth poles” akan menjadi foci bagi pembangunan ekonomi, namun sepanjang waktu, manfaat dari proses pembangunan akan menyebar dan derajat polarisasi akan berkurang. Ia mengakui bahwa kondisi yang ada di negara-negara miskin mungkin memerlukan bentuk pendekatan pembangunan yang berbeda. Dibalik ide “unbalanced growth” dan “growth poles” akan lebih mudah mengetahui konsepsi pertumbuhan sebagai suatu proses yang lebih alami atau tidak.

Gunnar Myrdal (1957), seorang ekonom Swedia, juga menyoroti ketimpangan spasial (spatial inequalities) melekat dalam model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini dapat dilacak dalam karyanya yang berjudulEconomic Theory and Underdeveloped Regions. Namun tidak seperti Hirschman, Myrdal tidak percaya bahwa polarisasi spasial secara otomatis akan reversedketika pembanguna ekonomi mencapai suatu level tertentu. Menurutnya, manakala suatu wilayah mulai tumbuh secara ekonomi maka akan ada penarikan sumber daya manusia, risorsis, dan dana ke daerah tersebut sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan selanjutnya. Dengan demikian terjadi penipisan kontribusi orang dan risorsis pada pembangunan di wilayah atau daerah lainnya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai “backwash effects”.

Bagi Myrdal, satu-satunya cara untuk mengurangi efek dari spatial inequalitiesadalah melalui intervensi pemerintah. Menurutnya, apabila perencanaan pemerintah lebih efisien maka tidak perlu ada variasi wilayah dalam angka pertumbuhan ekonominya. Akan tetapi, ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak situasi pemerintah dalam banyak negara tidak mampu mencapai hal tersebut (Myrdal 1970). Menurutnya perlu adanya strong states untuk menjamin agar mekanisme perencanaan dapat diimplementasikan. Keyakinan Myrdal mengenai perencanaan sebagai suatu solusi bagi “masalah-masalah pembangunan” sangat tepat dengan apa yang disebut sebagai sebuah pendekatan teknokratik Eurocentric.

Era 1970-an: Neo-Liberalisme

Bagi kebanyakan pemerintah di bagian Utara, pembangunan dalam periode sesudah Perang Dunia II dapat dicapai melalui berbagai variasi dalam pendekatan Keynesian. Pendekatan ini berdasarkan pada intervensi pemerintah pada level nasional dan bantuan luar negeri pada skala internasional. Perspektif ini berubah sepanjang era 1970-an ketika peran negara mulai dipertanyakan.

Pada era 1970-an, beberapa teorist mulai berpendapat bahwa keterlibatan negara yang begitu luas dalam aktivitas ekonomi telah menciptakan inefisiensi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Teorist ini, diantaranya Deepak Lal (1983) dan Bela Balassa (1971, 1981) berdasarkan pada teori the invisible hand. Bagi para teorist neo-klasik dan neo-liberal, agar ada kesejahteraan bagi semua orang maka pemerintah perlu mengurangi intervensinya dan biarkan pasar menetapkan harga. Hal ini akan menciptakan alokasi risorsis yang paling efisien. Bantuan luar negeri juga menyebabkan terjadinya inefisiensi dan karenanya bentuk intervensi seperti itu perlu dikurangi.

Toye (1993) menggambarkan pergeseran teori pembangunan ini sebagai suatu “counter-revolution”. Ia menyimpulkan ada 3 pendekatan kebijakan yang harus dihadapi:

  1. Meluasnya cakupan sektor publik.
  2. Penekanan lebih pada kebijakan investasi dalam modal fisik seperti infrastruktur, ketimbang modal sosial seperti pendidikan dan kesehatan;
  3. Meluasnya penggunaan kontrol ekonomi seperti tarif, subsidi dan kuota yang mendistorsi harga. (Toye, 1993).

Ketiga hal tersebut berkaitan dengan aspek internal sebuah negara. Tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan ekonomi. Misalnya, Balassa lebih menekankan pada liberalisasi perdagangan. Dengan menggunakan kasus 4 negara di Amerika Latin dan 4 negara di Asia, Balassa (1971) mengkaji peran negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi di balik berbagai hambatan tarif.

 

TEORI NEO-MARXISM, STRUKTURALIS, KETERGANTUNGAN/DEPENDENSI, DAN

PASCA-KETERGANTUNGAN

 

 

  1. Teori Neo-Marxism

Teori klasik Marxis di atas dikritik karena lebih berfokus pada pengalaman masyarakat Eropa Barat dan berasumsi bahwa semua negara akan mengikuti pola kemajuan dan pembangunan yang sama. Pada tahun 1950-an dan 1960-an pendekatan neo-Marxist mulai mempertanyakan interpretasi tersebut. Pengalaman negara-negara yang baru merdeka di Karibia, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa ide Lenin tentang imperialisme menjadi tahap tertinggi dalam kapitalisme dapat dipertentangkan.

Paul Baran (1960) berdasarkan ide Marxist, kemudian memberi label neo-Marxism. Ia, bersama dengan Paul Sweezy, berpendapat bahwa kapitalisme sedang berada dalam suatu periode “monopoly capitalism” (Baran & Sweezy, 1968). Perusahaan besar mendominsai ekonomi dunia dan mampu mengekploitasi bagian dunia yang lebih miskin. Menurutnya, pemerintah di negara miskin dan berkembang harus melakukan intervensi dan mencegah inefisiensi dana untuk pembangunan di luar negara. Sayangnya, pemerintah di negara-negara miskin cenderung korup, kekuasaannya terbatas untuk mencegah eksploitasi ini.

Bagi Baran satu-satunya solusi terhadap masalah ini adalah meninggalkan sistem kapitalis dunia untuk mendukung sistem sosialis-negara (state-socialist system). Hanya dengan melakukan hal tersebut maka pembangunan menjadi mungkin terjadi. Ide ini serupa dengan ide yang diadopsi oleh para pakar aliran dependensi.

  1. Teori Strukturalis

Teori-teori pembangunan sebagian besar berangkat dari pengalaman Eropa. Namun, pendekatan Eurosentris ini mengalami tantangan dari perspektif lainnya. Diantaranya para akademisi dan penulis dari Amerika Latin.

Pendekatan strukturalis menjelaskan hakekat ekonomi negara-negara Amerika Latin dan derajat pembangunannya. Raul Prebisch bersama penulis yang lain memberikan argumen tentang teori dan strategi pembangunan berdasarkan pengalaman di Amerika Latin. Menurut Prebisch, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan standar hidup tidak akan diperbaiki melalui perdagangan bebas (free trade) seperti yang dikumandangkan oleh para teorist modernisasi. Hal ini karena struktur ekonomi global sangat berbeda dengan situasi ketika negara-negara Eropa mengalami proses industrialisasi. Menurut Prebisch, sistem perdagangan global yang lebih berdasarkan pada prinsip perdagangan bebas merupakan suatu hambatan bagi pembangunan di Amerika Latin.

Menurut para pakar strukturalis, pembangunan sebagai suatu tujuan (goal) tidak dihadirkan dengan industrialisasi, urbanisasi, dan simbol-simbol modernisasi lainnya. Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang “jalan”nya akan berbeda dengan pendekatan Eurosentris.  Bagaimana mungkin “jalan” yang ditempuh bisa sama apabila lingkungan global saja sudah berbeda? Intinya, ada pengakuan akan pentingnya konteks historis dalam pembangunan.

Menurut interpretasi kaum strukturalis, strategi pembangunan nasional harus mencakup interevensi negara yang lebih besar untuk melindungi industri-industri nasional untuk membangun dirinya. Pendekatan ini dibangun berdasarkan ide “infant industry” yang dikembangkan oleh Friedrich List, seorang ekonom Jerman.

  1. Teori Dependensi/Ketergantungan

Salah satu kelompok teori yang tergolong ke dalam Teori Struktural yakni Teori Ketergantungan (Dependensi) (Budiman, Arif, 2000). Beberapa tokoh kunci Teori Ketergantungan adalah: Raul Prebisch, Paul Baran, Andre Gunder Frank, dan Theotonio Dos Santos.

Argumen kunci dari para teorist dependensi adalah bahwa negara-negara Amerika Latin berada dalam kondisi “terbelakang” (underdevelopment) karena bekerjanya sistem kapitalis. Khususnya, negara-negara industri mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui proses eksploitasi terhadap negara-negara pinggiran (periphery) yang non-industri. Menurut para teorist dependensi, situasi pembangunan di Amerika Latin merupakan hasil dari pembangunan kapitalis, sama seperti industrialisasi di Utara merupakan hasil dari proses ini. Andre Gunder Frank (1967) mengatakan hal ini sebagai “development of underdevelopment”.

Frank mengambil contoh Chile dan Brazil untuk menunjukkan rantai ketergantungan yang telah ada sejak periode kolonial bermula di abad ke-16. Ia berpendapat bahwa dengan pembangunan yang bercorak kapitalis (ia memaknai kapitalisme sebagai proses produksi untuk pertukaran pasar), Amerika Latin terjebak dalam suatu sistem ketergantungan global hingga pada tataran antar personal. Petani dieksploitasi oleh pemilik lahan. Para pemilik lahan ini kemudian menjual barang-barang mereka kepada para pedagang (merchants) di kota dengan harga yang lebih tinggi. Rantai pertukaran dan eksploitasi ini berlanjut, hingga surplus yang dihasilkan dibawa sampai ke negara-negara pusat.

Meskipun para teorist dependensi sepakat bahwa faktor-faktor eksogen (di luar negara) menjadi kunci untuk menjelaskan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi di Amerika Latin, namun solusi terhadap situasi ini berbeda-beda. Clarke (2002) menyoroti perbedaan utama diantara kaum “reformist” dan “Marxist”. Bagi kaum reformis, seperti halnya kaum strukturalis, yang diperlukan adalah reformasi sistem perdagangan kapitalis, mungkin dengan perlunya intervensi negara yang lebih kuat (lihat Furtado, 1976). Sedangkan kaum Marxist (atau lebih tepatnya neo-Marxist) memandang kejatuhan sistem kapitalis sebagai satu-satunya solusi. Sebagai salah satu pendukung dari pendekatan ini, Frank berpendapat bahwa di dalam kapitalisme, wilayah-wilayah periferi dunia akan selalu dieksploitasi dan dimarginalkan.

Meskipun teori dependensi utamanya berkenaan dengan kondisi di Amerika Latin, namun teori ini juga dapat diterapkan di bagian lain dunia. Misalnya, Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa (1981) berpendapat bahwa intervensi Eropa dalam proses politik, sosial, dan ekonomi Afrika sepanjang abad ke-19 telah menciptakan ketergantungan dan menghasilkan kemiskinan bagi masyarkat Afrika. Amin (1974) memberikan argumen serupa dalam kasus Afrika, berfokus pada proses ekonomi, khususnya ekstraksi produk-produk utama.

 

Hubungan antara Negara Pusat (Core) – Pinggiran (Periphery) dalam Model Dependensi

 

 

 

Meskipun pendekatan dependensi sangat populer di era 1970-an, namun pengaruhnya pada pembuatan kebijakan begitu terbatas dan telah dikritik banyak pihak. Kritik datang dari bukti-bukti empiris yang menentang klaim-klaim yang diberikan oleh para teoritist dependensi. Konklusi bahwa pembangunan ala-kapitalis tidak dimungkinkan untuk negara-negara pinggiran dikritik seiring dengan keberhasilan ekonomi yang dialami oleh negara-negara industri baru di Asia sepanjang tahun 1970-an. Disamping itu, teori dependensi dikritik karena sepenuhnya berkenaan dengan faktor ekonomi, tanpa mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan kultural dimana pembangunan mengambil tempatnya.

Meskipun para pendukung aliran dependensi memperhatikan konteks sejarah, namun mereka tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas dimana pembangunan terjadi. Booth (1985) juga mengkritik aliran dependensi – khususnya Frank – mengeni definisi kapitalisme yang digunakan. Dalam pandangan Frank, pembangunan kapitalis dimaknai sebagai “pertumbuhan industri yang alamiah (autonomous)”. Jika definisi ini digunakan, menurut Booth, pembangunan kapitalis akan berhasil apabila kedekatan sebuah negara dengan ekonomi global lebih lemah. Menurut Booth, argumen ini justru mendiskreditkan pendekatan dependensi itu sendiri.

  1. Teori Pasca-Ketergantungan

Immanuel Wallerstein: Teori Sistem Dunia (World-System Theory)

Pentingnya sistem ekonomi global dan hirarki yang ada di dalamnya juga merupakan suatu faktor penentu dalam teori sistem dunia. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein (1974) dan memiliki karakteristik seperti aliran dependensi. Misalnya, kedua pendekatan menekankan pentingnya memperhitungkan pembangunan ekonomi nasional di dalam konteks global. Kekuatan sebuah negara dalam sistem global akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu negara.

Meski demikian, Wallerstein dengan jeli menganalisa di luar dualisme statis dalam model dependensi. Kalau dalam model dependensi hanya ada negara “core” dan “periphery”, bagi Wallerstein sendiri setidaknya ada 3 kelompok negara yakni: “core”, “semi-periphery” dan “periphery”. Pengelompokkan negara ke dalam 3 kategori tersebut tidaklah tetap; kapanpun setiap negara bisa keluar dari satu kategori ke kategori lain tergantung pada situasi ekonomi negara tersebut. Kategori ‘semi-periphery’ merupakan suatu refleksi dari even global yang ada di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pada saat itu, beberapa negara sedang mengalami pembangunan ekonomi khususnya industrialisasi. Negara-negara industri baru ini (newly-industrializing countries – NICs) disebut juga sebagai Macan Asia (Asian Tigers) yang meliputi Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Taiwan, serta beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil.

Seperti Frank, Wallerstein memandang sistem kapitalis dunia mulai dari abad ke-15 dan 16, ketika pengaruh Eropa meluas hingga keluar Eropa. Sebelum revolusi industri di abad ke-18, berbagai kekuatan Eropa saling berusaha untuk mendominasi, dan negara-negara yang kalah bersaing kemudian menjadi semi-periferi (misalnya Spanyol) sementara negara-negara di Eropa Utarabarat (Northwest Europe) menjadi negara pusat. Termasuk wilayah periferi pada waktu itu adalah Amerika Selatan dan Tengah. Dengan ekspansi di Eropa dan kemudian di Amerika, negara pusat meluas, beberapa negara pinggiran menjadi semi-pinggiran dan negara pinggiran (periferi) menjadi bagian dalam sistem ekonomi global melalui proses kolonialisasi (Peet with Hartwick 1999).

Pada awal abad ke 20, negara-negara pusat terdiri dari Eropa Barat, Amerika dan Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Negara-negara semi-periferi adalah Amerika Latin, Eropa Timur, Rusia, China, India, dan banyak negara di Asia Selatan. Di Afrika, hanya Afrika Selatan, Mesir, dan Tunisia (Klak, 2002). Sisanya adalah negara-negara yang tergolong dalam kategori negara pinggiran (periferi) dalam sistem ekonomi global.

 

TEORI PEMBANGUNAN NEO-KLASIK

 

 

Era 1980-an

Pada era 1980-an, Presiden Amerika Ronald Reagan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney, Kanselor Jerman Helmut Kohl, dan Perdana Menteri Jepang dari Partai Demokratik Liberal Jepang sejalan dengan revolusi neoklasik dalam analisis dan kebijakan ekonomi. Kata “Liberal” di sini mengacu kepada liberalisme ekonomi (ideologi yang dilontarkan oleh Adam Smith, Milton Friedman, dan Ludwig von Hayek), yang menekankan kebebasan dari hambatan negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, anggota OECD, mendukung pasar dan privatisasi yang kemudian memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Dunia dan IMF.

Para neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan yang lambat atau negatif merupakan akibat dari lemahnya alokasi risorsis serta adanya intervensi yang eksesif dari pemerintah LDCs. Mereka berpendapat bahwa adanya pasar bebas yang kompetitif, privatisasi BUMN, dukungan ekspor dan perdagangan bebas, liberalisasi perdagangan nilai tukar, penghilangan hambatan bagi perdagangan luar negeri, pentingnya tabungan domestik, pengurangan pengeluaran pemerintah dan ekspansi moneter, dan pembatasan regulasi dan distorsi harga dalam finansial, risorsis, dan pasar komoditas akan mendorong peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia dan IMF kemudian menunjukkan Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan Indonesia sebagai contoh pendekatan pasar bebas, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.

Kebijakan Neoklasik terwujud dalam Washington Consensus, istilah yang dibuat oleh ekonom John Williamson. Konsensus ini mencakup Bank Dunia, IMF, dan pemerintah Amerika, dan anggota OECD. Beberapa komponen yang ada dalam Washington Consensus:

  1. Price decontrol. Neoclassicists mendukung kontrol akan komoditas, faktor, dan harga mata uang.
  2. Fiscal discipline. Defisit anggaran pemerintah atau bank sentral harus cukup kecil untuk didanai.
  3. Public expenditure priorities. Negara-negara terbelakang harus mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengarahkan kembali pembiayaan dari wilayah-wilayah yang sensitif politik (administrasi, pertahanan, dsb.) ke infrastruktur, kesehatan utama, dan pendidikan.
  4. Tax reform. Ini mencakup perluasan basis pajak, perbaikan administrasi pajak, penguatan insentif pajak, pengurangan angka marginal pajak, pengurangan penguapan pajak.
  5. Financial liberalization. Sasarannya adalah adanya nilai uang yang ditentukan oleh pasar (market-determined interest rates) untuk memperbaiki efiensi alokasi modal.
  6. Exchange rates. Negara memerlukan nilai (rate) yang seragam, kompetitif untuk mendorong ekspansi ekspor.
  7. Trade liberalization. LDCs harus menggantikan restriksi kuantitatif dengan tarif, dan secara progresif mengurangi tarif hingga tercapainya angka tarif rendah yang seragam (sekitar 10–20%).
  8. Domestic savings. Disiplin fiskal, pemangkasan pengeluaran pemerintah, reformasi pajak, dan liberalisasi finansial akan mengalihkan risorsis dari negara kepada sektor privat, dimana angka tabungan menjadi lebih tinggi. Model pertumbuhan neoklasik menekankan pentingnya tabungan dan formasi kapital untuk pembangunan ekonomi yang pesat.
  9. Foreign direct investment. Para penganjur neoklasik mendukung dihapusnya hambatan bagi masuknya perusahaan asing.

10.  Privatization. BUMN harus diprivatisasikan.

  1. Deregulation. Pemerintah harus menghilangkan berbagai regulasi yang menghalangi masuknya perusahaan baru dan menghambat regulasi.

12.  Property rights. Sistem legal harus menyediakan jaminan hak cipta (property rights).

Meskipun beberapa ekonom sepakat dengan perlunya deregulasi yang selektif, namun para penentang neoklasik merasa para neoklasik gagal menyadari eksternalitas, barang publik, dan distribusi pendapatan membatasi ruang lingkup deregulasi. Pemangkasan pengeluaran pemerintah mungkin saja membuat ekonomi menjadi lesu, dan biasanya memerlukan pengurangan dalam pendidikan, nutrisi, dan pelayanan sosial. Sekalipun privatisasi dimungkinkan, pemerintah harus melakukannya secara perlahan-lahan untuk menghindari konsentrasi elit bisnis secara luas akibat dari proses privatisasi perusahaan baru yang jatuh ke tangan beberapa orang.

Keterbukaan kepada investasi luar negeri bisa jadi meningkatkan kekuasaan monopolistik dalam ekonomi dan membatasi peluang bagi kapitalis domestik untuk belajar dari pengalaman. Liberalisasi perdagangan cenderung meningkatkan pengangguran, inflasi, dan capital flight. Suatu negara LDC tertentu mungkin akan menghadapi jebakan ekspor (export trap), dimana terjadi persaingan antar negara LDC untuk memperluas ekspor. Di sini, liberalisasi cenderung melukai bagian populasi yang tidak diuntungkan tanpa menyediakan jaring keamanan (safety nets) bagi kaum miskin.

Neoklasikal umumnya mendukung liberalisasi, suatu “big bang” yang sifatnya segera atau “shock therapy” ketimbang suatu upaya penyesuaian yang sifatnya gradual. Pengalaman sejarah di abad ke-19 dan 20, Barat dan Jepang menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi memerlukan perubahan dalam institusi ekonomi, yang hanya dapat terjadi melalui proses step by step.

 

Sumber Bacaan:

1)      Budiman, Arif. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia. 2000

2)     Nafziger, E. Wayne. Economic Development. Fourth Edition. Cambridge University Press. 2006.

3)     Willis, Katie. 2005. Theories and Practices of Development. Routledge.


[1] Sarana produksi (means of production) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menghasilkan barang. Hal ini mencakup alat dan kelengkapan, demikian juga lahan, dan sebagainya.

Terimakasih atas kunjungannya

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s